BatamNesia – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam mendesak PT PLN Batam memberikan penjelasan tertulis dan resmi terkait pemadaman listrik massal atau blackout pada 12 hingga 13 Oktober 2026 yang disebut berlangsung berjam-jam.
HMI Batam meminta penjelasan tersebut memuat kronologi lengkap gangguan, hasil pemeriksaan teknis mengenai penyebab kejadian, faktor yang membuat proses pemulihan berlangsung lama, serta langkah konkret untuk mencegah peristiwa serupa terulang.
Ketua Umum HMI Batam, Andri Saputra, menilai masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai gangguan listrik yang berdampak pada aktivitas warga tersebut.
Menurut HMI, penjelasan mengenai dugaan masuknya hewan liar ke fasilitas kelistrikan belum cukup apabila tidak disertai uraian teknis yang menyeluruh. PLN Batam diminta menjelaskan bagaimana gangguan tersebut dapat berdampak luas, bagaimana sistem proteksi dan pengamanan bekerja, serta apakah terdapat aspek operasional, pemeliharaan, atau mitigasi risiko yang perlu diperbaiki.
HMI Batam Minta Evaluasi Menyeluruh Sistem Kelistrikan
Selain meminta jawaban tertulis, HMI Batam mendesak PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem kelistrikan dan tata kelola pelayanan kepada pelanggan.
Evaluasi tersebut, menurut HMI, perlu mencakup keandalan jaringan, kesiapan fasilitas vital, efektivitas sistem proteksi, prosedur penanganan keadaan darurat, kecepatan pemulihan pasokan listrik, pemeliharaan infrastruktur, hingga komunikasi kepada pelanggan saat terjadi gangguan.
HMI juga meminta hasil evaluasi disertai rencana tindak lanjut yang terukur, jadwal pelaksanaan perbaikan, serta mekanisme pemantauan untuk memastikan setiap rekomendasi benar-benar dijalankan.
Apabila ditemukan kekurangan dalam sistem pengamanan maupun prosedur operasional, PLN Batam diminta menyampaikan langkah korektif secara terbuka. Namun, keterbukaan tersebut tetap perlu memperhatikan informasi teknis yang harus dilindungi demi keamanan infrastruktur kelistrikan.
Andri Saputra menegaskan, pemulihan pasokan listrik harus diikuti dengan penjelasan mengenai penyebab gangguan dan langkah perbaikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami meminta PLN Batam memberikan jawaban tertulis, bukan sekadar penjelasan normatif. Masyarakat berhak mengetahui kronologi gangguan, alasan pemulihan membutuhkan waktu kurang lebih 15 jam, dan langkah konkret yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Kami juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem dan kualitas pelayanan PLN Batam. Jangan sampai persoalan sebesar ini selesai hanya dengan pemulihan listrik, tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas,” ujar Andri.
HMI Batam Sebut Transparansi Penting untuk Memulihkan Kepercayaan Publik
HMI Cabang Batam menyatakan desakan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menghakimi sebelum seluruh fakta terungkap, melainkan untuk mendorong keterbukaan informasi dan memastikan kepentingan masyarakat menjadi prioritas dalam pelayanan ketenagalistrikan.
HMI menekankan tiga hal yang perlu ditindaklanjuti PLN Batam, yakni jawaban tertulis yang jelas, evaluasi menyeluruh, dan perbaikan yang terukur.
Menurut HMI, pemulihan pasokan listrik merupakan bagian dari kewajiban pelayanan, sedangkan pemulihan kepercayaan publik membutuhkan transparansi serta pertanggungjawaban yang jelas.
PLN Batam Minta Maaf
PT PLN Batam membenarkan adanya gangguan pasokan listrik di Batam dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
Dalam keterangan tertulis, Sekretaris PT PLN Batam, Rudi Antono, mengatakan pihaknya mengapresiasi pengertian masyarakat selama proses pemulihan berlangsung.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengapresiasi pengertian seluruh masyarakat selama proses pemulihan berlangsung,” ujar Rudi. (*)
