BatamNesia – Batam tidak lagi cukup diposisikan sebagai kawasan industri dan pintu masuk investasi. Kota strategis di Selat Malaka itu didorong naik kelas menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional, dengan daya saing yang ditopang kepastian hukum, pelayanan publik, infrastruktur, talenta, inovasi, serta jejaring ekonomi global.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Dialog Publik Nasional MD KAHMI Kota Batam bertema “Penguatan Peran KAHMI dalam Mendorong Daya Saing Batam sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi di Indonesia.” Forum yang menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI, BP Batam, Ombudsman RI dan akademisi itu juga menghasilkan sejumlah gagasan mengenai penguatan tata kelola, kemudahan investasi, pengembangan talenta, serta transformasi peran KAHMI dalam pembangunan ekonomi Batam.
Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022–2027, M. Rifqinizamy Karsayuda, menilai alumni HMI memiliki modal intelektual dan jaringan yang besar. Namun, modal tersebut perlu diterjemahkan lebih konkret menjadi kekuatan ekonomi.
Ia mencontohkan, kaderisasi HMI telah membentuk insan akademis, pencipta dan pengabdi. Karena itu, alumni HMI tidak cukup hanya berkiprah di birokrasi, politik maupun organisasi, tetapi juga perlu semakin banyak tampil sebagai pelaku usaha dan pencipta lapangan kerja.
“Dari semua kemajuan yang telah dicapai Kota Batam, keluarga besar alumni HMI mengambil peran di mana?”
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Investasi BP Batam Irfan Syakir Widyasa menegaskan bahwa daya saing Batam tidak cukup dibangun dengan menyediakan lahan dan kawasan industri. Investasi membutuhkan ekosistem yang terintegrasi, mulai dari kelembagaan, regulasi, tata ruang, infrastruktur, kemudahan perizinan, sektor industri hingga sumber daya manusia.
Talenta menjadi salah satu faktor kunci. Investasi yang masuk harus didukung tenaga kerja dengan kompetensi sesuai kebutuhan industri. Dengan demikian, persaingan Batam tidak hanya ditentukan oleh luas kawasan industri atau kelengkapan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan menyediakan talenta berkualitas dan pelayanan yang cepat serta pasti.
Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher menyoroti potensi maladministrasi yang dapat menghambat investasi, seperti penundaan pelayanan, tumpang tindih regulasi dan ketidakjelasan prosedur.
Keterlambatan perizinan, persoalan pemanfaatan lahan dan sertifikasi dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Sementara birokrasi yang panjang dan berbelit juga berpotensi membuka ruang praktik transaksional ilegal.
Ombudsman mendorong digitalisasi layanan secara penuh, pemberantasan pungutan liar, serta penguatan kanal pengaduan masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik yang bersih dan kepastian hukum merupakan bagian penting dari infrastruktur investasi.
Dalam konteks tersebut, KAHMI dapat mengambil peran sebagai kekuatan masyarakat sipil yang ikut mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Akademisi Dr. Suyono Saputro melihat tantangan Batam bukan lagi sekadar meningkatkan investasi, tetapi memastikan investasi tersebut menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.
Pertumbuhan ekonomi Batam pada 2025 tercatat 6,76 persen, dengan PDRB sekitar Rp253,64 triliun. Capaian tersebut menunjukkan kuatnya posisi Batam sebagai salah satu motor ekonomi Kepulauan Riau. Namun, pertumbuhan itu perlu diikuti transformasi agar Batam mampu bersaing dalam ekonomi global.
Menurut Suyono, visi Batam 2030 perlu bergerak dari ndustrial City menuju Global Economic Hub. Perubahan tersebut menuntut pergeseran paradigma dari sekadar membangun kawasan industri menjadi membangun ekosistem ekonomi yang saling terhubung.
Di sinilah KAHMI dinilai memiliki ruang strategis. KAHMI dapat berfungsi sebagai think tank, policy bridge dan talent development—menjembatani gagasan intelektual dengan kebijakan publik, mengembangkan talenta, sekaligus memperluas jejaring investasi dan bisnis.
KAHMI juga dapat mendorong pelaku usaha kecil dan menengah naik kelas serta membuka akses ke jejaring ekonomi nasional dan global. Gagasan besarnya adalah mengubah orientasi KAHMI dari sekadar alumni network menjadi **knowledge network dan economic impact network.
Dengan modal intelektualitas, jaringan dan kepemimpinan yang dimiliki, tantangan KAHMI ke depan bukan lagi soal seberapa besar jaringan alumni yang dimiliki, melainkan seberapa jauh jaringan tersebut mampu dikonversi menjadi dampak ekonomi bagi Batam, Kepulauan Riau dan Indonesia.
Dialog publik tersebut merupakan rangkaian pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VII MD KAHMI dan Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Kota Batam di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Sabtu (19/9/2026). Sejumlah tokoh alumni HMI hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Anggota DPRD Provinsi Kepri dari PKB Aman, S.Pd, MM, Ketua MW KAHMI Kepri Suryadi, dan mantan Ketua Umum HMI Cabang Batam, antara lain Muhith, Jazuli, Zaki Setiawan, Muhammad Yunus, Andre Fitri Yanto, Supriyadi, dan Firman. (*)
