BatamNesia – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti ketimpangan pembangunan di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Sejak diterapkan 2007, perkembangan FTZ dinilai timpang karena Batam jauh lebih maju dari Bintan dan Karimun.
“Batam maju terus, sementara Bintan dan Karimun stagnan. Padahal tujuan awal FTZ adalah mengurangi kesenjangan dengan wilayah sekitar, termasuk Singapura dan Malaysia,” ujarnya dalam pertemuan dengan Gubernur Kepri, Senin (29/9/2025).
Aria Bima menyebut kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar soal hambatan di lapangan. Baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun interkonektivitas antarwilayah.
“Kami ingin memitigasi bottleneck-nya, apakah infrastrukturnya yang tidak memadai, atau perpres yang belum berjalan optimal,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar Batam tidak menjadi satu-satunya magnet pertumbuhan yang justru menyedot potensi daerah lain.
“Konsep FTZ harus berjalan seperti cahaya lampu yang menerangi seluruh wilayah, bukan hanya satu kota. Batam, Bintan, dan Karimun harus tumbuh serempak,” tambah politisi PDI Perjuangan itu.
Komisi II DPR menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan di kawasan BBK. Aria Bima berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat untuk menutup kesenjangan tersebut.
Kunjungan kerja Komisi II ke Kepri dipimpin Dede Yusuf bersama Aria Bima, didampingi sejumlah anggota DPR RI, termasuk Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Bob Andika, Ahmad Irawan, Taufan Pawe, Agustina Mangande, Ahmad Wazir Noviadi, Ujang Bey, Indrajaya, Ali Ahmad, Wahyudin Noor Alu, dan Rusda Mahmud. Hadir pula Sekretaris BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura memaparkan kondisi geografis provinsi yang memiliki 2.028 pulau, dengan 22 di antaranya berstatus terdepan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, Malaysia, serta Singapura.
Nyanyang menilai kunjungan Komisi II menjadi penyemangat untuk mempercepat pembangunan di daerah kepulauan.
“Kami berharap dukungan DPR agar pemerintah pusat segera menetapkan Keppres FTZ menyeluruh di Batam, Bintan, dan Karimun sebagai daya ungkit ekonomi daerah,” ujar Nyanyang. ***
