BatamNesia – Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) Semester I Tahun 2026 di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, sebagai langkah strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja selama enam bulan pertama sekaligus menyusun strategi percepatan pelaksanaan program pada semester berikutnya.
Rakordal ini juga menjadi forum penguatan sinergi antarunit kerja dalam upaya mencapai target kinerja Kementerian Hukum sepanjang tahun 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh pimpinan tinggi unit pusat dan kantor wilayah Kementerian Hukum dari berbagai daerah di Indonesia.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau turut berpartisipasi melalui kehadiran langsung Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Wilayah, Hot Mulian Silitonga, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Oki Wahju Budijanto, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rosdiana Evelin Walewangko.
Sementara itu, jajaran pegawai Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau lainnya mengikuti jalannya Rakordal secara virtual dari Aula Ismail Saleh.
Kegiatan diawali dengan laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Komjen Pol. Nico Afianta, yang menegaskan bahwa Rakordal bertujuan mengevaluasi capaian kinerja Semester I Tahun 2026, mengidentifikasi berbagai hambatan pelaksanaan tugas, menyusun rencana aksi percepatan kinerja Semester II, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui perbaikan kinerja yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan delapan kementerian/lembaga terkait peluncuran Etalase Produk Indikasi Geografis. Selain itu, Menteri Hukum bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 kepada satuan kerja yang berhasil meraih predikat tersebut.
Dalam sambutannya, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak lagi diukur dari sekadar pemenuhan administrasi atau capaian indeks, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Reformasi birokrasi harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas, meningkatkan akuntabilitas kinerja, mempercepat transformasi digital pemerintahan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi membuka Rakordal Semester I Tahun 2026. Dalam arahannya, Menteri memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas capaian kinerja yang telah mendukung program prioritas Presiden selama Semester I Tahun 2026. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, semangat kerja, serta terus memperkuat sinergi antara unit pusat dan kantor wilayah agar pelayanan hukum kepada masyarakat semakin optimal.
Menteri Hukum turut memperkenalkan program PASTI ADA SOLUSI sebagai wadah dialog langsung antara Kementerian Hukum dengan masyarakat. Program tersebut diharapkan mampu memastikan setiap persoalan layanan hukum dapat ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum telah berhasil meresmikan 83.980 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di seluruh Indonesia, sehingga seluruh desa dan kelurahan kini telah memiliki akses terhadap layanan bantuan hukum. Keberadaan Posbankum menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin, rentan, dan kurang mampu.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit utama di lingkungan Kementerian Hukum, meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Badan Strategi Kebijakan Hukum, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.
Rangkaian Rakordal dijadwalkan ditutup dengan acara penutupan yang dirangkaikan dengan pengantar purnabakti insan Pengayoman Kementerian Hukum, pemberian penghargaan kepada perwakilan purnabakti oleh Menteri Hukum, serta Malam Harmoni (Kemenkum Peduli) sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026. (*)