Batam Nesia — Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyoroti penurunan peringkat keterbukaan informasi publik Pemprov Kepri yang sebelumnya pernah berada di posisi tiga besar nasional. Ia menilai anjloknya peringkat ini disebabkan lemahnya komunikasi dan koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).
Ansar pun mengingatkan para kepala dinas dan pimpinan OPD agar segera memperbaiki pola komunikasi internal. Jika tidak sanggup, ia meminta mereka untuk mundur dari jabatan.
“Kalau kepala OPD tiga bulan tidak pernah rapat dengan bawahannya, lebih baik mundur saja,” tegas Ansar, Senin (6/10/2025).
Menurut Ansar, capaian Kepri dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan cukup signifikan. Padahal, pada tahun 2023, Kepri sempat menempati peringkat ketiga nasional dalam penilaian keterbukaan informasi publik.
“Dua tahun lalu kita berada di peringkat tiga nasional, artinya Kepri pernah di level tertinggi. Tahun lalu kita turun karena ada data yang tidak lengkap dan tidak ada uji konsekuensi. Tahun ini, minimal kita harus kembali informatif,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa lemahnya koordinasi dan komunikasi antar-OPD menjadi penyebab utama turunnya peringkat tersebut.
Selain itu, masih banyak perangkat daerah yang belum optimal dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Minta OPD Tunjuk Penanggung Jawab Keterbukaan Informasi
Gubernur Ansar meminta setiap OPD segera menunjuk contact person yang aktif agar koordinasi dengan Dinas Kominfo dan Komisi Informasi Provinsi dapat berjalan lancar.
“Semua OPD harus tunjuk siapa penanggung jawab keterbukaan informasi. Tujuannya supaya mudah berkoordinasi dengan Kominfo dan Komisi Informasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembinaan internal dan penguatan budaya kerja terbuka di lingkungan Pemprov Kepri.
Menurutnya, kepala OPD harus rutin melakukan pertemuan dengan staf sebagai bentuk evaluasi dan komunikasi dua arah.
“Bagaimana mau berprestasi kalau tidak ada koordinasi? Minimal sebulan sekali harus ada evaluasi kerja,” tambah Ansar.
Target Kembali Raih Predikat “Informatif” di 2025
Pemprov Kepri menargetkan pada tahun 2025 dapat kembali meraih predikat “informatif” dalam penilaian keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat.
Untuk mencapai target tersebut, Ansar menekankan pentingnya sinergi lintas OPD, perbaikan sistem pelaporan, dan konsistensi dalam menyampaikan data publik secara transparan.
“Kita harus tunjukkan Kepri bisa kembali menjadi provinsi yang informatif, terbuka, dan akuntabel,” tutupnya. ***
